Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan. Proses ini menjadi sarana bagi individu, kelompok, maupun badan hukum untuk mencari keadilan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum. Dalam praktiknya, litigasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan hakim. Proses ini umumnya digunakan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang membutuhkan penyelesaian secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Litigasi berasal dari bahasa Latin “litigare,” yang berarti bersengketa atau berperkara di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, proses ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) untuk perkara perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan melewati serangkaian proses hukum yang mengharuskan para pihak menghadirkan bukti dan saksi guna mempertahankan kepentingan mereka di hadapan hakim.
Dalam perkara perdata, proses litigasi dimulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim. Sementara itu, dalam perkara pidana, tahapan litigasi mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Setiap tahapan dalam litigasi memerlukan persiapan yang matang dari para pihak, baik dalam penyusunan dokumen hukum maupun strategi dalam menghadapi persidangan. Keberhasilan suatu perkara dalam litigasi sangat bergantung pada kekuatan bukti dan argumen yang diajukan di pengadilan.
Litigasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain kepastian hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, litigasi memberikan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan mereka secara terbuka di hadapan hakim yang berwenang. Namun, proses ini juga memiliki kelemahan, seperti prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, serta sifatnya yang konfrontatif, yang sering kali membuat hubungan antar pihak semakin tegang. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan.
Sebagai alternatif, metode penyelesaian sengketa di luar litigasi semakin berkembang, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Metode ini lebih fleksibel, cepat, dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, litigasi tetap menjadi pilihan utama, terutama jika penyelesaian sengketa memerlukan keputusan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi oleh negara. Oleh karena itu, pemilihan antara litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kompleksitas perkara serta kepentingan para pihak yang terlibat.
Litigasi tetap menjadi mekanisme utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Meskipun memiliki tantangan, peran pengadilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum tidak dapat diabaikan. Dengan berkembangnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam mencari keadilan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka.